DPW FRIC Kalbar Kawal Dugaan Penyalahgunaan BBM: Desak APH Transparan, Tolak Tutup-Menutupi

Pontianak, Kalbar//FRNKalbarNews.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan sikap tegas untuk terus mengawal setiap tahapan penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Isu ini mencuat tajam setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan dugaan praktik pengalihan pasokan BBM dari kendaraan tangki resmi Pertamina berwarna merah putih ke kendaraan tangki lain berwarna biru putih, serta sejumlah kendaraan pengangkut jenis pick up, yang diduga dilakukan oleh oknum pengemudi di wilayah Kalimantan Barat.

Ketua DPW FRIC Kalbar, Rabi, S.Pd., C.BJ., C.EJ., menyampaikan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius dan keprihatinan mendalam atas temuan ini. Menurutnya, dugaan praktik tersebut sangat merugikan keuangan negara dan hak masyarakat luas, karena alokasi BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi rakyat kecil dan sektor usaha produktif, bukan dialihkan ke jalur tidak resmi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

“Kami dari DPW FRIC Kalbar tidak akan tinggal diam dan akan terus berada di barisan terdepan mengawal perkembangan kasus ini, mulai dari penyelidikan, pengungkapan fakta di lapangan, hingga proses hukum yang berjalan di kepolisian maupun instansi terkait. Kami ingin memastikan bahwa hak publik atas penyaluran BBM yang tepat sasaran tidak dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Rabi, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pelanggaran ini terungkap lewat rekaman yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jelas proses pemindahan isi tangki dari kendaraan distribusi resmi Pertamina berwarna khas merah putih ke kendaraan tangki berwarna biru putih dan sejumlah kendaraan pick up. Modus ini diduga kuat merupakan cara sistematis untuk memindahkan BBM bersubsidi ke pasar gelap, sehingga dijual kembali dengan harga jauh lebih mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat yang berhak.

Menanggapi langkah Polda Kalbar yang sudah membuka penyelidikan resmi, Rabi memberikan apresiasi namun sekaligus memberikan penegasan keras kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus ini. Ia menuntut proses penegakan hukum berjalan secara transparan, terbuka, dan tidak ada lagi budaya tutup-menutupi.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang segera turun tangan menyelidiki kebenaran rekaman tersebut dan memanggil pihak-pihak terkait. Namun, ada satu hal penting yang kami tekankan: Kami minta kepada seluruh APH yang menangani kasus ini untuk bekerja secara transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dikurangi fakta kejahatannya, dan jangan sampai ada budaya saling melindungi antar oknum. Kasus ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jika ada yang bersalah harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, siapa pun dia dan posisinya di mana pun,” tandas Rabi dengan nada tegas.

Ia mengingatkan, jika dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap aturan tata niaga, distribusi BBM, serta melanggar Undang-Undang Energi dan ketentuan pidana lainnya. Tidak hanya pengemudi, DPW FRIC Kalbar juga mendesak aparat menelusuri jaringan di balik layar yang mengatur praktik ilegal ini agar tidak ada pihak yang lolos dari jerat hukum.

“Pengawalan kami tidak berhenti di sini. Kami pantau terus, kami pastikan tidak ada negosiasi atau kompromi yang merugikan negara dan rakyat. Proses hukum harus berjalan lurus, bukti harus lengkap, dan transparansi harus dijunjung tinggi. Kami tolak keras segala bentuk upaya penutup-menutupi kasus ini demi kepentingan segelintir orang,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Ketua DPW FRIC Kalbar ini juga meminta agar Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawalan dan pemantauan distribusi BBM di wilayah Kalimantan Barat. Pengawasan ketat mulai dari titik pengisian, perjalanan, hingga titik serah ke pengecer wajib diperkuat agar celah penyelewengan serupa tidak terulang kembali.

“Negara sudah memberikan subsidi yang sangat besar, maka hak masyarakat harus diterima dengan benar. DPW FRIC Kalbar siap menjadi mitra kritis pemerintah dan aparat untuk mengawasi ketertiban distribusi BBM ini, serta memastikan hukum berjalan adil dan transparan,” pungkas Rabi.

Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan yang dilakukan Polda Kalbar masih berjalan, meliputi pengumpulan bukti digital, pemeriksaan saksi, dan verifikasi data dari pihak Pertamina. DPW FRIC Kalbar berjanji akan terus memantau, mengawal, dan menyampaikan setiap perkembangan terbaru kepada masyarakat agar transparansi tetap terjaga.

Sumber : Humas DPW FRIC Kalbar (Hasan).