![banner 970x90](https://www.frnkalbarnews.com/wp-content/uploads/2026/03/20260326_132309.jpg" "banner 970x90")
KALBAR //frnkalbarnews.com – Situasi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar subsidi di sejumlah SPBU wilayah Kalimantan Barat kini memicu kemarahan dan keprihatinan mendalam dari kalangan pelaku logistik dan transportasi darat.
Para sopir truk ekspedisi dan pengusaha angkutan barang melayangkan protes keras terkait sulitnya mendapatkan pasokan BBM bersubsidi tersebut. Mereka menuding, stok di SPBU seringkali kosong atau ditutup tanpa alasan jelas. Bahkan ketika ada pasokan, diduga kuat BBM tersebut dikuasai dan dihabiskan oleh sekelompok orang tertentu, sehingga sopir truk yang seharusnya berhak justru tidak kebagian jatah.
“Ini sudah tidak adil dan merugikan banyak pihak. Hampir setiap hari kami dipersulit. SPBU tutup terus, stok kosong melompong. Kalau pun buka, habis duluan diambil orang-orang yang memang sudah mengantre duluan, seolah-olah mereka yang punya hak mutlak. Kami sebagai sopir ekspedisi yang mengangkut barang untuk rakyat malah kelaparan minyak,” tegas salah satu perwakilan sopir, Senin (02/05/2026).
Dampak Ekonomi Sangat Nyata
Kondisi ini memaksa para pengemudi terpaksa membeli BBM non-subsidi seperti Dexlite dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini tentu saja membuat biaya operasional membengkak secara drastis.
Para sopir menegaskan, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dunia transportasi, tetapi akan langsung menyengat masyarakat luas. Biaya logistik yang tinggi pasti akan diimbangi dengan kenaikan harga barang.
“Kami tidak mau membebani masyarakat, tapi terpaksa harus begitu. Kalau kami harus beli Dexlite terus, ongkos angkut pasti naik. Akibatnya? Harga sembako, bahan bangunan, dan kebutuhan lainnya pasti ikut melonjak. Roda ekonomi bisa macet kalau ini dibiarkan,” tegasnya.
Tuntutan Tindakan Tegas
Melihat situasi yang semakin memprihatinkan ini, para sopir dan pelaku usaha ekspedisi MENUNTUT pihak berwenang, mulai dari manajemen Pertamina, Dinas terkait, hingga aparat penegak hukum, untuk segera turun tangan secara tegas.
Mereka meminta adanya pengawasan ketat, penertiban antrean, dan tindakan hukum terhadap oknum yang diduga memonopoli atau menyalahgunakan BBM subsidi demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kami tidak mau tahu alasan apa pun. Yang jelas pasokan harus lancar dan adil. Jangan main-main dengan hajat hidup orang banyak. Segera ambil langkah tegas agar distribusi barang berjalan normal dan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil,” tandas mereka.
