Data EPPD 2025 Resmi Kemendagri: Kinerja Pemkab Melawi Sangat Rendah, Posisi Terbawah Se-Kalbar

Melawi, Kalbar //frnkalbarnews.com – Beredar luas data hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Data ini bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-7396 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat dipastikan VALID dan RESMI, bukan berita hoax. Rabu (29/04/2026).

Dalam data tersebut, tercatat capaian skor untuk wilayah Kalimantan Barat sebagai berikut:

– Peringkat 1: Kota Pontianak (3,480) – Kategori Tinggi
​
– Rata-rata Provinsi Kalbar: 3,2325 – Kategori Sedang
​
– Peringkat Terakhir: Kabupaten Melawi (1,7425) – Kategori Sangat Rendah

Angka ini menempatkan Melawi di posisi paling buncit se-Kalimantan Barat, jauh tertinggal dari standar provinsi maupun nasional.

Perbincangan Hangat di Media Sosial

Informasi ini menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai media sosial, khususnya di grup WhatsApp SUARA RAKYAT MELAWI, Selasa (28/4/2026) malam.

Salah satu warga yang akrab disapa Kiren menyampaikan analisis mendalam terkait capaian skor tersebut. Berikut adalah kajian lengkap yang disampaikannya:

1. Posisi dan Kategori Kinerja

– Skor Melawi: 1,7425
​
– Kategori: Sangat Rendah (Rentang 1,00 – 1,80)
​
– Peringkat: Terakhir se-Kalbar
​
– Selisih: Jauh di bawah rata-rata Kalbar (3,2325) dan Pontianak (3,480).
​
– Artinya: Kinerja pemerintahan berada di bawah standar minimal yang ditetapkan pusat.

2. Makna Skor
Skor EKPPD mencerminkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pembangunan, serta akuntabilitas keuangan. Skor rendah menandakan tata kelola pemerintahan yang masih lemah.

3. Analisis Permasalahan
Kiren menilai ada beberapa kemungkinan penyebab utama:

– Tata Kelola Lemah: Perencanaan dan realisasi program tidak tepat sasaran.
​
– Pelayanan Publik: Akses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi masih sulit dijangkau.
​
– SDM Aparatur: Kompetensi dan inovasi masih kurang maksimal.
​
– Infrastruktur: Pembangunan belum merata hingga ke pelosok.
​
– Akuntabilitas: Pelaporan kinerja dan data belum terkelola dengan baik.

4. Kesenjangan yang Signifikan
Terdapat selisih skor -1,49 poin dibanding rata-rata provinsi. Kondisi ini bukan sekadar “kurang bagus”, melainkan masuk kategori krisis kinerja pemerintahan daerah.

5. Dampak bagi Masyarakat
Jika dibiarkan, akan berakibat pada pelayanan yang tidak maksimal, pembangunan tersendat, hilangnya kepercayaan publik, dan minimnya minat investasi di daerah.

6. Rekomendasi Perbaikan
Diperlukan langkah strategis seperti reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi ASN, digitalisasi layanan, serta perencanaan program yang berbasis data nyata.

7. Kesimpulan
Secara akademis, kondisi ini menunjukkan adanya “Low governance performance with structural inefficiency” atau kinerja pemerintahan yang rendah dengan inefisiensi struktural yang mendasar.

Data resmi dari Kemendagri ini diharapkan menjadi tamparan keras dan bahan evaluasi serius bagi jajaran Pemkab Melawi untuk segera melakukan perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Sumber: Kemandagri No.:100.2.7-7396 Tahun 2026.

Penulis: Rabi/Red.