Proyek Jembatan Riam Pangar Antara Prioritas Kepentingan Mengabaikan Perhatian Jembatan Godang Damar

Bengkayang,frnkalbarnews.com – Ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat khususnya kabupaten Bengkayang kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah ambruknya infrastruktur penghubung antar-kecamatan yang vital bagi ribuan warga. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat justru menggelontorkan dana fantastis senilai Rp10.996.623.000,00 (hampir Rp 11 Miliar) untuk proyek Penggantian Jembatan Riam Pangar yang aksesnya diduga hanya mengarah ke kawasan perkebunan yang di sinyalir belum menjadi skala prioritas pembangunan mendesak.

Asas Manfaat Riam Pangar Dipertanyakan: Jembatan Menuju Hutan?
Investigasi media di lapangan mengungkap fakta mencengangkan. Jembatan Riam Pangar yang dibangun dengan dana APBN jumbo ini terlihat tidak memiliki urgensi publik yang mendesak. Berdasarkan pantauan kasat mata dan kesaksian warga setempat, akses jalan tersebut lebih dominan menuju kawasan hutan dan perkebunan pribadi.

“Akses tembusan jembatan itu ke kebun, Bang,” ungkap salah satu warga Riam Pangar kepada tim media. Hal ini memicu dugaan kuat bahwa proyek tersebut merupakan “proyek pesanan” oknum tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah tersebut, sementara asas manfaat bagi masyarakat luas sangat minim.

Proyek jembatan tersebut diatas justru berbanding terbalik dengan Jeritan Warga Godang Damar yang Terisolasi Sejak Tahun 1983 dengan kondisi Jembatan Subah di Desa Godang Damar, Kecamatan Lembah Bawang. Jembatan yang menjadi akses satu-satunya warga menuju Kecamatan Samalantan dan pasar utama ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Warga mengeluhkan bahwa sejak era transmigrasi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1983, jembatan ini seolah terlupakan oleh derap pembangunan. Padahal, Kecamatan Lembah Bawang merupakan lumbung investasi bagi perusahaan perkebunan besar.

“Kami hanya jadi penonton di tanah sendiri. Investor tidak mau masuk karena infrastruktur hancur. Sejak Pemda Bengkayang berdiri, ke mana anggaran kami? Apakah kami di Lembah Bawang hanya jadi ajang kompetisi suara saat Pemilu saja?” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada kecewa.

Dugaan Nepotisme dan Pengabaian Skala Prioritas
Ketidakadilan anggaran ini memicu spekulasi adanya praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang. Di saat jembatan Godang Damar yang digunakan ribuan rakyat untuk ekonomi, sekolah, dan kesehatan dibiarkan rusak hingga mematikan akses pasar Samalantan, pemerintah justru memprioritaskan Jembatan Riam Pangar.

Ketimpangan ini memicu pertanyaan besar bagi wakil rakyat di DPRD Dapil 5 dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Mengapa anggaran triliunan rupiah tidak dialokasikan untuk jembatan yang jelas-jelas dibutuhkan rakyat banyak?

Desakan Audit Forensik dan Tindakan KPK
Indikasi bahwa jembatan Riam Pangar dibangun demi kepentingan kebun milik oknum berpengaruh dan keluarga besar pejabat terkait segera diusut tuntas. Masyarakat mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa perencanaan proyek tersebut.

“Jangan sampai uang pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas pribadi berbaju proyek negara, sementara rakyat di Lembah Bawang harus bertaruh nyawa melewati jembatan reyot setiap hari,” tegas redaksi dalam catatan investigasinya.

Menanggapi adanya keluhan warga masyarakat terhadap kondisi jembatan Godang damar dan proyek jembatan riam pangar,Media ini berupaya menghubungi kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Martinus Pones,ST melalui pesan singkat WhatsApp.

Dalam konfirmasi yang disampaikan kepala dinas PUPR Kabupaten Bengkayang menerangkan bahwa terkait proyek jembatan riam pangar Memang sudah melalui usulan dalam pembahasan sampai jadi pelaksanaan.

“Jabatan riam pangar tentu ada prosedurnya sampai jadi kegiatan…. Ada usulan pembahasan dll…. Ini usulannya langsung ke pusat… Yg di usulkan..??? Ungkapnya.

Martin juga menambahkan bahwa terkait jembatan Godang damar sudah masuk dalam tahap perencanaan untuk di usulkan ke pusat,Guna penanganan sementara akan di lakukan pemeliharaan agar akses arus lalulintas tidak terputus.

“Ini sudah ada tahan bupati… Utk menjaga arus lalu lintas supaya jgn terputus mudahan sesuai arahan akan disediakan di perubahan…

Maok pakai BTT banyak cengkonek nya… Ribet administrasi nya…

Jadi mungkin makai pemeliharaan saja… Kebetulan ada tiang jembatan di kantor… Kalau kurang tinggal ditambah Dan menyiapkan perencanaan… Untuk diusulkan ke pusat… (Dah kepak buat proposal nya)….. Juga mungkin minta CSR perusahaan sawit.Katanya.

Martin juga berharap agar pembangunan proyek jembatan riam pangar kita kawal dan jaga bersama,Sebab bersumber dari pusat(APBN) Yang juga merupakan Pokir DPR RI.Jika Ribut terus bisa di pindahkan ke daerah lain sebab berharap pada APBD sangat terbatas.