Penyitaan Aset Duta Palma Oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sebanyak 73 Guru Yang Mengajar Tidak Menerima Honor Berdampak Pada 1.675 Siswa.

Bengkayang,Frnkalbarnews.com-Komisi III DPRD Kabupaten Bengkayang memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta mengadakan rapat kerja berkaitan dengan nasib1.675 siswa dan 73 guru yang saat ini mengenyam pendidikan baik ditingkat SD, SMP dan SMK di bawah naungan yayasan Darmex yang berlokasi di PT Duta Palma Kabupaten Bengkayang.

Semenjak Perusahaan dinyatakan disita oleh Kejagung, Terhitung sudah 3 bulan Para guru yang mengabdi di sekolah tersebut tidak menerima honor dari pihak perusahaan. Kejadian ini berdampak pada aktifitas belajar mengajar di satuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh media ini terkait Sekolah yang ada di bawah naungan perusahaan kelapa sawit PT Duta Palma di wilayah kabupaten Bengkayang Terdapat Delapan sekolah Diantaranya SDS Kinande Jumlah Guru 5 Orang dan Siswa 42 orang,SD Amkur Ceria Prima 1 Jumlah Guru 9 Orang Dan Siswa/i 271 orang,SD Darmex Ceria Prima 2 Jumlah Guru 10 orang dan siswa/i 276 Orang,SD Darmex Ledo Lestari 1 Jumlah Guru 11 orang dan siswa/i 321 orang ,SDS Wirata 3 jumlah guru 9 orang dan siswa/i 242 orang,SDS WHS 1Jumlah Guru 11 orang dan siswa/i 264 orang,SMP Darmex Ledo Lestari 2 Jumlah Guru 9 dan Siswa/i 175 orang,SMK Darmex Ledo Lestari 2 Jumlah Guru 9 Orang dan siswa/i 84.

Menyikapi hal tersebut komisi III DPRD Kabupaten Bengkayang melakukan Rapat Dengar Pendapat(RDP) Bersama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan terkait Early Warning terhadap 1.675 siswa dan 73 guru yang terancam tidak bisa melanjutkan kegiatan Belajar Mengajar, efek dari Penyitaan Aset perkebunan kelapa sawit PT.DUTA PALMA Group di Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalbar.

Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bengkayang Ir.Martinus Khiu Menerangkan pada Media ini bahwa, Rapat Dengar Pendapat (RDP)dilaksanakan di ruang rapat badan anggaran DPR Bengkayang komisi III bersama pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sepakat untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.Pada kamis,06/02/2025.

“Dalam hal ini kami dari Komisi III Berharap agar pemerintah daerah segera melakukan langkah langkah berguna untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan melakukan pertemuan dengan pihak Yayasan Darmex, Kejaksaan dan Para guru untuk melakukan rapat koordinasi dan mencari solusi terbaik.Jangan sampai anak anak didik kita menjadi korban. tegas Ir.Martinus Khiu kepada awak media.