Tak Direspon BEM Akan Bawa Masa Lebih Besar ke DPRD Provinsi Kalbar

Pontianak, FRNKalbarnews.com – Fakultas pertanian Bersama aliansi bangsa darurat, bergerak menuju DPRD provinsi Kalimantan barat,menyampaikan orasi damai sangat disayangkan saat orasi tersebut tanpa respon dari DPRD Provinsi Kalbar, namun kami tetap sampaikan aspirasi yang menjadi tuntutan kami, pada sabtu (15 februari 2025)

Dalam orasi yang digelar bukan hanya mengangkat Isu lokal namun juga isu nasional yang menjadi polemik di bangsa tercinta ini,
Lodri khairul nursalam kariadi,mengatakan selaku Ketua BEM fakultas pertanian, saat organisasi nya bergerak
Bersama aliansi bangsa darurat menuju DPRD Provinsi Kalbar, terutama menekankan isu
daerah yang juga menjadi perhatian adalah tentang potensi bencana di wilayah Kalimantan
barat, kurangnya sosialisasi, pemberitahuan berbagai potensi bencana mengakibatkan berbagai
wilayah di Kalimantan barat mengalami kerugian yang dialami oleh masyarakat,”ujarnya.

“Hal tersebut menurut Lodri Penyebab utama adalah kurangnya kesiapsiagaan pemerintah, deforestasi, dan alih fungsi lahan, yang mengurangi daya serap air dan memperparah dampak bencana.

Bersamaan dengan bencana
yang menjadi ujian tersendiri bagi masyarakat, ujian lainya juga telah di sampaikan oleh presiden Prabowo
subianto melalui berbagai kebijakan yang sangat kontroversial., yaitu pemotongan anggaran
sebesar Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” beber Lodri.

Lebih lanjut Pemerintah
mengklaim bahwa pemangkasan ini bertujuan untuk efisiensi belanja negara dan pengalokasian
dana ke program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Setidaknya ada 5 sektor yang
mengalami pemangkasan anggaran diantaranya:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
2. Kementerian PUPR
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kementerian Sosial
Dampak pemotongan anggaran terhadap berbagai sektor :

1. Infrastruktur & Pekerjaan Umum
2. Pemotongan Rp 81 triliun menyebabkan keterlambatan pembangunan jalan dan jembatan,penghentian proyek strategis seperti bendungan dan irigasi, serta kurangnya

perawatan infrastruktur yang meningkatkan risiko kecelakaan.

2. Pendidikan
Anggaran Kemendikbud dipotong lebih dari 50%, mengancam program Kartu
Indonesia Pintar (KIP), menyebabkan pemutusan kontrak guru honorer, serta
berkurangnya dana operasional sekolah, yang berdampak pada fasilitas dan kualitas
pendidikan.

3. Kesehatan
Pemotongan Rp19,6 triliun menyebabkan pengurangan subsidi BPJS
Kesehatan, berkurangnya stok obat dan alat medis, serta terhambatnya program
vaksinasi dan imunisasi.

4. Sosial
Berkurangnya anggaran menyebabkan penundaan dan pengurangan penerima
bantuan sosial (BLT, PKH), serta terganggunya operasional panti sosial yang
membantu lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.

5. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
Pemotongan lebih dari 50% berdampak pada penurunan akurasi prediksi cuaca
dari 90% menjadi 60%, keterlambatan peringatan dini bencana, serta berkurangnya
jumlah sensor dan alat pemantauan, meningkatkan risiko bencana.

Mahasiswa Aliansi Bangsa Darurat juga mengungkapkan rasa kecewa terhadap DPRD
Kalimantan Barat, aliansi bangsa darurat yang terdiri dari berbagai mahasiswa fakultas hingga
universitas Kalimantan Barat menyuarakan aspirasinya, surat pun telah dilayangkan ke kantor
DPRD Provinsi Kalimantan Barat Namun ternyata tidak mendapatkan respon hal ini sangat
menimbulkan kekecewaan terhadap sikap yang di berikan oleh para anggota dewan yang
terhormat. atas dugaan sikap tak merespon, Aliansi BEM Kalbar mengecam dan akan kembali membawa masa lebih besar apa bila aspirasinya tidak direspon ,” ungkapnya.

Sementara hingga berita ini dituliskan DPRD Provinsi Kalbar belum dapat di konfirmasi.